Palembang – Anggaran pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) se-Sumatera Selatan (Sumsel) dialokasikan sebesar Rp 190,1 miliar. Dana tersebut berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota di Sumsel.
Adapun rinciannya, yakni diperuntukkan bagi TNI sebesar Rp 54,439 miliar dan Polri Rp 135,714 miliar. Sementara dana yang bersumber dari APBD Sumsel anggarannya sebesar Rp 71,3 miliar, rinciannya yakni untuk TNI sebesar Rp 20 miliar dan Polri Rp 51,3 miliar.
“Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan penyelenggaraan Pilkada se-Sumsel sudah dilakukan. Anggaran itu untuk kegiatan pengamanan. Sementara NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah kita lakukan pada November 2023 lalu,” ujar Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, Selasa (7/4/2024).
Pelaksanaan NPHD ini sama halnya dengan KPU dan Bawaslu se-Sumsel di Pemilu 2024 kemarin, NPHD untuk pengamanan juga dilakukan serentak di seluruh Sumsel.
“NPHD untuk pengamanan juga dilakukan serentak yang juga dihadiri bupati/wali kota se-Sumsel. Pilkada ini menjadi tanggung jawab bersama, perlu dukungan semuanya agar pelaksanaan dan penyelenggaraannya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Fatoni mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk menjaga iklim kondusif dan zero conflict di Sumsel ketika Pilkada digelar. Menurutnya, Pemilu yang lalu sudah berjalan baik dan harus ditingkatkan.
“Kita jaga agar pelaksanaan nanti tetap toleran, aman, damai dan tidal ada masalah penyelenggaraan, sama seperti Pemilu lalu,” tambahnya.
Dia menjelaskan, demografi Sumsel penuh tantangan sehingga penyelenggara, pengawas dan pengamanan harus bisa melakukan mitigasi permasalahan yang ada.
“Perlu ada rapat koordinasi untuk memitigasi, memetakan permasalahan yang ada di lapangan sehingga ada langkah strategis yang bisa
